Infografis DPR Usulkan Tarif Tol Diskon 50 Persen Saat

Liputan6.com, Jakarta – DPR meminta Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT dan pemerintah memberikan diskon tarif tol hingga 50 persen saat arus mudik maupun arus balik Lebaran 2024. Usulan ini mengemuka saat Rapat Kerja (Raker) Persiapan mudik 2024 antara Komisi V DPR, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta pejabat kementerian ataupun instansi terkait.

Dalam Raker Persiapan Mudik 2024, anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mengapresiasi kebijakan sejumlah pengelola tol yang akan memberikan diskon tarif. Ia pun lantas meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk ikut bantu meringankan beban masyarakat yang hendak pergi mudik dengan kendaraan pribadi via jalan tol.

“Pak Menteri (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono diharapkan) berinisiatif memberikan diskon sampai dengan 50 persen. Tadi mereka kan (beri diskon 20 persen) dari BUJT (Badan Usaha Jalan Tol), sekarang 30 persen dari Pak Menteri sendiri,” anggota Komisi V DPR itu di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 2 April 2024.

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun membandingkan dengan Malaysia. Negeri Jiran tersebut dinilai mampu menggratiskan ongkos di jalan bebas hambatan saat mudik Lebaran 2024.

Menteri Basuki pun menanggapi. Saat ditemui usai raker, Menteri PUPR itu mengatakan usulan kenaikan diskon tarif tol menjadi 50 persen itu hanya sebatas wacana. “Itu kan wacana aja.”

Menurut Menteri Basuki, kebijakan diskon tarif tol sebenarnya menjadi hak BUJT sebagai pengurus jalan tol. Sementara untuk tambahan diskon berasal dari alokasi anggaran pemerintah. Ia pun sanksi negara bisa ikut membantu, karena akan membebankan anggaran pemerintah untuk membayar kompensasi. “Saya kira subsidi-subsidi lagi, enggak lah.”

Hal senada dikemukakan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian. Ia mengatakan BUJT bisa untuk menggratiskan ongkos tol. Hanya saja, negara nantinya akan menanggung kerugian lantaran perusahaan-perusahaan itu akan menodongkan uang kompensasi ke pemerintah.

“Karena begini, kalau tol macet, padat, hampir berhenti, untung enggak BUJT-nya? Enggak kan? Karena yang lewat gerbang yang dihitung. Kalau padat, macet berarti yang lewat gerbangnya makin sedikit,” Dirjen Bina Marga itu menekankan